Penembakan di Kabupaten Nduga Papua, Siapa yang Salah? - Psm News West Papua Indonesia
Headlines News
Home » , » Penembakan di Kabupaten Nduga Papua, Siapa yang Salah?

Penembakan di Kabupaten Nduga Papua, Siapa yang Salah?

Written By Admin on Tuesday, December 4, 2018 | 11:49 PM

TPNPB OPM - FB Tpnpbnews
Aktivis dan juga Mantan Sekertaris Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat Ones Nesta Suhuniap mengatakan, Penembakan di Kabupaten Nduga Papua, Siapa yang Salah?

Karena, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia (TNI /POLRI) itu sama-sama korban.

“Mereka sama-sama korban maka itu untuk menghentikan konflik Politik di Papua solusianya adalah Papua harus Referendum ,”kata Nesta, pada (05/12/2018).

Kita tidak bisa salahkan TPNPB dan TNI POLRI,  yang salah itu pemerintah. Pada kongkres tahun 2000 Rakyat papua meminta pelurusan sejarah politik namun pemerintah tawarkan Otonomi khusus. Padahal orang papua tidak minta Otonomi Khusus.

“Selama ini kami KNPB selalu menawarkan solusi demokratis atau jalan tengah mengahiri konflik di Papua, yaitu, berikan ruang demokrasi bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib masa depannya melalui refendum. Namun aparat kepolisian alergi dengan solusi referendum yang kami tawarkan akibatnya koban terus bertambah,” tegas Suhuniap.

Menurutnya, Selama orang Papua belum diberikan ruang untuk menentukan nasib Perjuangan Papua Merdeka oleh TPNPB dan rakyat Papua tidak akan pernah berhenti. Karena orang Papua tidak pernah diberikan ruang untuk memilih secara bebas dan demokratis.

“Sebab pelaksanaan Pepera 1969 itu tidak demokratis,  manpulasi yang penuh teror,  intimidasi dan 1025 orang yang dipaksakan memilih Indonesia atas paksaan militer,”akunya.

Dengan demikian orang tidak diberikan ruang untuk memilih pada tahun 1969, sesuai dengan perjanjian New York Agreement 15 agustus 1962 pasal 18,  sehingga orang papua masih berjuang untuk hak politiknya.

“Oleh sebab itu, jika ada korban warga Sipil Orang Indonesia atau Warga Sipil Papua pada saat Perang TPNPB Vs TNI/POLRI di Papua yang salah itu Pemerintah”.

Karena? Tanpa melihat atau menentu akar persoalan pemerintah memaksakan pembangunan insprastruktur di Papua Jalan, Jembatan dan Bandara serta Tol Laut atas nama Pembagunan dan Kesejahtraan tetapi, siapa yang meniknati maanfaatnya?.
Manfaat dari pembangunan insprastruktur bukan diperuntukan untuk orang Papua, non Papua atau kaum Migran.

“Pembagunan resim Jokowi di Papua itu rakyat Papua hanya dijadikan obyek bukan subyek dari pembagunan karena yang mengerjakan pembangunan itu bukan rakyat Papua tetapi, anggota TNI dan kaum Migran”.

“Semua pembagunan inprastruktur di Papua hanya kepentingan Investasi, kepetingan Kapitalis dan Imperalis serta para kaum Migran,”.
“Orang Papua hanya obyek pembangunan sekalipun ada orang Papua yang akan merasakan manfaatnya tetapi, mereka adalah kaum borjuis yang punya modal,”.

Dengan demikian apabila ada korban TNI atau POLRI atau anggota non Organik yang bekerja jadi korban berarti harus disalahkan itu pemerintah.
“Karena Rakyat Insonesia yang di Papua, rakyat asli Papua, TNI/POLRI mati ditembak oleh Aparat Indonesia maupun dari Militer Papua itu kesalahan Pemerintah hanya mementingkan Investasi tanpa menjelesaikan akar persoalan politik di Papua,”.

Sedangkan, ada korban di Ndugama Polisi menyebut pekerja warga sipil itu perlu ada pembuktian. Selama pembagunanan jalan di Papua itu yang kerja jalan dan jembatan itu Anggota TNI. Apa lagi nduga salah satu kabupaten yang rawan konfilik yang kerja jalan dan jembatan itu warga sipil itu tidak logis.

“Oleh karena itu siapa pun yang menjadi korban dalam perang TPNPB dan TNI/POLRI di Papua yang salah itu pemerintah Indonesia,”tegasnya lagi, Mantan Sekertaris KNPB Pusat ini.

Selama orang Papua belum diberikan ruang secara terbuka untuk memilih nasib masa depan dan hak politiknya, maka akan ada korban terus berjatuhan. Solusi Demokratis Itu Referendum Supaya Orang Papua termasuk TPNPB memilih tetap dengan Indonesia atau Merdeka sendiri. Supaya pembangunan  dan investasi ekonomi di Papua itu bisa jalan mulus tanpa ada gangguan jika hasil referendumnya orang Papua memilih tetap dengan Indonesia.Namun hasil ferendum orang Papua memilih pisah dari Indonesia, ya itu hak Politik dan hak Demokrasi Orang Papua. sehingga Indonesia sebagai Negara Demokrasi dan hargai hasil itu karena keputusan rakyat.
Penulis : Ones Nesta Suhuniap
Untuk melindingi Penduduk Sipil (non-combatant) dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, secara formal Indonesia belum meratifikasi Protokol II Konvensi Geneva (1977) yang mengatur bagaimana melindungi Penduduk Sipil dalam konflik Bersenjata Internal (dalam  negeri). Faktualnya, Pemerintah juga tidak pernah resmi mengumumkan status Papua sebagai Daerah Operasi Militer ( DOM), apapun alasan Politisnya.

“Jadi, karena dua soal tersebut, agak sulit menuntut Pemerintah untuk menerapkan atau mengacu pada hukum perang (humaniter). Karena status Papua tidak dianggap sebagai  situasi perang atau konflik bersenjata”.

Itulah alasan mengapa, aparat keamanan Negara Kesatuan Rebpublik Indonesia (NKRI) harga mati mencap TNP-PB sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). sebagai kriminal biasa. Tujuannnya jelas untuk menghindari intervensi hukum humaniter internasional tersebut.

“Walaupun begitu dalam UU 26/200, ada delik kejahatan melawan kemanusiaan (crime against humanity yang dalam konstruksi deliknya: Suatu serangan siatematik, terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan”.

Delik ini bisa digunakan untuk mengklarifikasi bahkan menyelidiki kasus serangan tersebut.
Pertama; apakah benar 31 orang yg tewas diserang tersebut, merupakan penduduk Sipil atau Tentara yang menyamar sebagai sipil!. Sebagaimana pernyataan TNP-PB yang diposkan?.

Kedua, kalau pihak TNI-Polri fair dan bersedia akuntabel, mereka mustinya berani mengklarifikasi insiden serangan tersebut, atau membantah pernyataannya TNP-PB dengan menyepakati Komnas HaM sebagai otoritas negara yang paling berwenang untuk menyelidiki delik crime against humanity atau Komnas HaM sendiri berani mengambil prakarsa utk memulai penyelidikan awal atas insiden serangan tersebut.
Klaim mana yang benar atas tewasnya 31 orang itu, entah klaim TNI-Polri ataukah pernyataan TNP-PB, hanya bisa ditentukan oleh penyelidikan pihak berwenang yang relatif independen yakni Komnas HaM.
“Hanya, dengan langkah demikian, kita mungkin bisa mulai memutus lingkaran setan konflik bersenjata di Papua. Kini terpulang pada para Komisioner Komnas HaM dan kemauan politik Menhankam,”. Opini ini disampaikan oleh, Ones Nesta Suhuniap. Yang merupakan Mantan Sekertaris KNPB Pusat Periode sebelum.(*).

Editor : Admin


Share this article :

Terima kasih atas kunjungan anda, Please Comment with Facebook #By PL

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Translate

Pengunjung

Please Subscribers Channel Youtube

My Channel Youtube

Postingan Populer

 
Support : Creating Website | Pilok | Psmnews Template
Proudly powered by psmnews.org
Copyright © 2011. Psm News West Papua Indonesia - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Owen Template